RAPAT KOORDINASI EVALUASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DAN PERSIAPAN HARI RAYA IDUL FITRI, 3 HAL INI JADI PERHATIAN BUPATI

Bupati Wonogiri Seuasi Memimpin Rapat

Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian Bupati Wonogiri Joko Sutopo ketika memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Covid-19 dan Persiapan Hari Raya Idul Fitri di Wonogiri. Ketiga hal tersebut adalah Uji Coba PTM (Pembelajaran tatap Muka), polemik larangan mudik lebaran, dan disiplin penerapan protokol kesehatan paska diterbitkannya Surat Edaran Bupati Nomor 443.2/825 tentang Pelonggaran Ekonomi Masyarakat 2021. Ketiga hal itu dirasa sangat substansial dan membutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam penanganannya.
“Seperti kita ketahui, ternyata Uji Coba PTM tidak berjalan mulus, ada beberapa sekolah yang terpaksa memberlakukan penundaan Uji Coba PTM karena ada guru dan siswa yang terkonfirmasi positif covid-19. Sejauh ini ada sembilan orang, satu siswa di SMAN 1 Wonogiri, satu guru di SDN Baturetno 2, satu guru di MAN ! Wonogiri, dan sisanya dari grup rebana di SD IT Baturetno,” ujar Bupati saat rakor, Selasa (20/4/2021) di Ruang Girimanik Kompleks Setda Kabupaten Wonogiri.
Dalam rakor, Bupati menekankan kepada pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk melakukan evaluasi mendalam terkait Uji Coba PTM tahap satu lalu di lingkungan SD dan SMP terpilih. Pihak Disdikbud juga diharapkan melakukan koordinasi lintas sektoral terkait persiapan uji coba PTM tahap dua, utamanya dengan Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri. Bupati juga menekankan untuk lebih dahulu dilakukan skrining dan vaksin sebagai salah satu syarat persiapan uji coba PTM, sehingga diharapkan tidak ada temuan kasus terkonfirmasi positif lagi dari sektor pendidikan.
Terkait polemik larangan mudik lebaran, yang terjadi di Wonogiri adalah adanya lonjakan penumpang bis baik kedatangan maupun keberangkatan di Terminal Giri Adipura. Bupati melihat hal ini sebagai suatu langkah antisipasi masyarakat ketika diberlakukannya larangan mudik tanggal 6-17 April 2021 mendatang.
Bupati menilai, larangan mudik ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang harus dilakukan Pemkab Wonogiri adalah persiapan dan pelayanan serta penindakan apabila terjadi kasus lonjakan terkonfirmasi covid-19 akibat klaster lebaran.
“Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Masyarakat harusnya sudah bisa memahami, menarik mundur ke belakang selama satu tahun empat puluh hari pandemi covid melanda harus bagaimana. Urgensinya sekarang bukan lagi kultur dan adat mudik, tapi urgensi kesehatan dan keselamatan supaya statistik kita tidak naik lagi,” tuturnya.
Bupati tak memungkiri, mudik menjadi satu budaya yang tak dapat dipisahkan dari rangkaian perayaan Idul Fitri. Apalagi, tak sedikit masyarakat Wonogiri yang boro (merantau) ke luar kota demi memenuhi nafkah dan merubah nasib keluarga. Libur lebaran menjadi satu momen untuk para kaum boro kembali ke kampung halaman dan berjumpa dengan sanak saudara.
“Maka yang bisa dilakukan pemkab saat ini adalah melakukan fungsi perlindungan, fungsi pelayanan, edukasi, sosialisasi, dan melakukan penindakan apabila ada yang terkonfirmasi. Menyiapkan sarana prasarana dan tim medis rasanya lebih penting daripada berdebat boleh mudik atau tidak, toh penyekatan juga akan dilakukan berlapis-lapis oleh setiap daerah terhadap moda transportasi dan kendaraan pribadi yang dicurigai melakukan mudik, termasuk di perbatasan kita juga,” tuturnya.
Permasalahan yang ketiga yang menjadi perhatian Bupati Wonogiri adalah Pelonggaran PPKM Mikro yang diikuti dengan dibukanya lapak pedagang kaki lima di Alun-Alun Giri Krida Bakti dan obyek wisata lainnya.
“Tanggung jawab kita semakin berat karena ruang publik dan pariwisata sudah dibuka. Saya ingatkan kepada pihak-pihak yang kami beri pelonggaran aktivitas ekonomi, tolong diperhatikan bahwa itu artinya tanggung jawab kita semakin besar dalam menerapkan protokol kesehatan dengan ketat agar tidak terjadi penularan dan penyebaran virus di ruang publik dan pariwisata,” tandasnya.
Bupati menegaskan, memutus mata rantai penularan covid-19 menjadi tanggung jawab dan kesadaran semua pihak. Oleh karena itu, melalui rakor kali ini, diharapkan setiap pihak makin mengeratkan koordinasi dan bekerja sama tanpa henti untuk menekan angka penularan dan menurunkan kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Wonogiri. sugito.doc

Penulis : SIKP_kominfowng

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan